law | progressive | humanity | environment | paradoxical |

EIA beberapa waktu lalu rilis chart untuk memudahkan kita memahami Lacey Act dengan cepat. Siapa saja yang bisa dijerat dengan Lacey Act?

[Lihat Chart Lacey Act]

Berdasarkan aliran chart tersebut, setidaknya ada 4 hulu pembalakan yang dapat dijerat dengan aturan tersebut, yaitu:

Pertama. Kayu yang ditebang yang merupakan milik komunitas adat, tanpa adanya izin.

Kedua. Kayu yang ditebang tanpa membayar kewajiban terhadap negara.

Ketiga. Pohon yang ditebang dari Taman Nasional.

Keempat. Kayu yang sengaja dilabeli tidak benar.

Sebelum saya lupa sebaiknya dicatat dulu di blog (hehe). Terima kasih pada rekan saya Zainal yang luar biasa teliti ini sudah memberitahu. Memang pembuat peraturan perundang-undangan terkadang ceroboh. Tapi saya tidak menyangka seceroboh ini.

Kalau kita melihat Pasal 38 Undang-undang No. 15 Tahun 2002, pasal tersebut adalah pasal yang mengatur hukum acara mengenai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Tersebut dalam pasal a quo:

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.”

Ada satu poin penting disini, yaitu bahwa pasal ini juga merujuk pasal lain, yaitu Pasal 1 angka 7, untuk menjelaskan istilah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam Pasal 38. Pasal 1 angka 7 memang menjelaskan bahwa dokumen adalah:

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada dasarnya Pasal 1 ini menjelaskan bahwa dokumen yang dapat dijadikan alat bukti tidak hanya dokumen yang tertulis, tetapi bisa berupa rekaman elektronik, maupun visualisasi, bahkan simbol dan perforasi yang dapat dipahami oleh orang.

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Di antara pasal-pasal yang diubah tersebut yaitu Pasal 1. Namun Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tidak merubah Pasal 38 dari Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Logikanya, Pasal 38 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tetap berlaku. Sialnya, Undang-undang No. 25 Tahun 2003 ternyata merubah substansi Pasal 1. Penjelasan mengenai dokumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 diubah menjadi Pasal 1 angka 9. Sedangkan Pasal 1 angka 7 jadi berbunyi:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Ceroboh. Itulah kata yang tepat untuk menjelaskan singkarut peraturan perundang-undangan ini.

Ingat beberapa waktu lalu diskusi di PPATK, bahwa perbankan akan mengalihkan sebuah profil dari CDD-nya menjadi EDD kalau mereka menemukan bahwa profil tersebut terkait kasus berdasarkan media masa. Jadi saya sedikit riset pemberitaan di media massa dengan kata kunci ‘pembalakan liar’ dan ‘illegal logging’ dari tahun 2004-2009.

Hasilnya sebenarnya cukup bisa ditebak. Sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2008 pemberitaan pembalakan liar cenderung meningkat. Hingga akhirnya harus antiklimaks pada tahun 2009. Logis, karena pada tahun 2009 ini, pikiran, emosi, dan konsentrasi kita lebih banyak pada berbagai isu penting. Mulai dari Pemilu, Cicak versus Buaya, dan Bank Century. Tapi, tentu saja jumlah pemberitaan ini tidak dapat dijadikan dasar asumsi bahwa pembalakan liar telah menurun di Indonesia.

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Sayangnya sampai tahun 2007 tren ini tidak sebanding juga dengan tren peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh PJK pada PPATK. Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan PPATK Tahun 2007, tercatat PPATK hanya menerima 7 laporan dari PJK terkait illegal logging – itu pun angkanya bersifat kumulatif, artinya dihitung sejak berdirinya PPATK.

Tapi sebenarnya, lagi-lagi ini tidak bisa dijadikan dasar komparasi. Karena pada dasarnya tipologi kejahatan kehutanan akan sangat berbeda-beda. Saya belum meneliti lebih jauh, apakah pembalakan liar yang diberitakan dalam media tersebut memang berisi berita perusahaan yang melakukan kejahatan kehutanan atau hanya berita ‘ditemukan kayu ilegal’.

Bambang Setiono, Direktur ELSDA Institute

Bangsa Indonesia saat ini memasuki fase krisis kepeminpinan dan kepercayaan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Inti dari semangat gerakan reformasi yang dilancarkan oleh kaum muda dan intelektual Indonesia pada tahun 1998 ingin dihilangkan oleh para wakil rakyat dan pemerintah yang berkuasa saat ini. Salah satu janji reformasi adalah pemberantasan KKN sampai keakar-akarnya. Pada masa itu, para wakil rakyat di DPR dan pemerintah setuju untuk membangun KPK sebagai sebuah lembaga luar biasa anti korupsi karena ketidak berdayaan lembaga penegak hukum yang saat itu ada untuk mengatasi KKKN. Para wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang saat ini berkuasa berpendapat sudah saatnya menghapuskan keluarbiasaan KPK. Walaupun Presiden SBY memberikan pernyataan yang berbeda di media massa, sampai tulisan ini dibuat belum ada perubahan yang berarti dari posisi para wakil rakyat dan pemerintah yang sebagian besar ingin kelebihan wewenang KPK dihapuskan.

Read more

Kepada Yth:

Presiden RI
Ketua Mahkamah Agung RI
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Ketua DPR RI
Jaksa Agung RI
Kepala Kepolisian RI

Petisi Masyarakat Indonesia
“Keadilan Untuk Prita Adalah Keadilan Untuk Semua”

PRITA Mulyasari, ibu dari dua orang balita, telah menjadi korban dari pasal-pasal karet tindak pidana penghinaan, semata karena menulis email pribadi tentang keluhannya atas pelayanan sebuah rumah sakit swasta. Akibatnya, Prita sempat harus mendekam di tahanan di bawah dakwaan telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Hingga sekarang, dia juga masih terus diadili.

Hal itu sungguh mengusik rasa keadilan, karena kebebasan berpendapat sesungguhnya adalah hak warga negara yang teramat penting dan mendasar. Ia adalah pilar dasar dari sebuah demokrasi dan tonggak bagi tegaknya good governance di suatu negara.

Hal itu menjadi kian memprihatinkan, karena Prita bukanlah korban satu-satunya. Pasal-pasal karet tindak pidana penghinaan ini juga telah memakan sejumlah korban lain. Sama seperti Prita, mereka pun diseret ke meja hijau semata karena mengutarakan pendapat dan kritik terhadap kualitas layanan umum maupun hal-hal lain yang berkait dengan kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, bersama ini kami mendesak agar Pemerintah/Negara:

1. Segera mengambil segala langkah yang diperlukan guna memastikan Prita Mulyasari dan para korban serupa lainnya mendapat perlakuan hukum yang adil, benar, dan memenuhi asas kepatutan;
2. Mengkaji ulang dan merevisi semua peraturan perundang-undangan, terkhusus UU ITE, yang telah melukai rasa keadilan masyarakat dan mengancam prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, hak-hak sipil warga negara, dan hak-hak konsumen.

Jakarta, 3 Agustus 2009

• VIVAnews.com
• Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,
• Komite Pembela Kemerdekaan Berpendapat:
  •PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
  •Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  •Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
  •Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
  •Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
  •Komunitas Bloger Benteng Cisadane (KBBC)
  •Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
  •Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta)